Sejumlah purnawirawan TNI secara terbuka mendesak DPR dan MPR untuk memakzulkan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka. Mereka menilai proses pencalonan Gibran melanggar etika dan konstitusi, terutama setelah putusan Mahkamah Konstitusi yang memicu kontroversi publik. Desakan ini disampaikan dalam pernyataan tegas yang menyoroti dugaan pelanggaran etika berat dan konflik kepentingan dalam proses pencalonan.
Langkah para purnawirawan ini langsung mendapat tanggapan dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Partai yang sebelumnya mencalonkan Ganjar Pranowo dalam situs medusa88 Pilpres 2024 tersebut menyatakan bahwa inisiatif para purnawirawan merupakan bentuk keberanian moral. Menurut PDIP, aksi ini mencerminkan kepedulian terhadap tegaknya konstitusi dan etika bernegara.
Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, menyebut desakan tersebut patut diapresiasi. Ia menilai para purnawirawan telah menunjukkan komitmen menjaga demokrasi dan supremasi hukum. “Apa yang mereka lakukan bukan sekadar kritik politik, tetapi seruan moral untuk menegakkan etika konstitusional,” ujarnya.
PDIP juga menyerukan agar DPR dan MPR menanggapi aspirasi masyarakat secara serius. Partai berlambang banteng itu menegaskan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap proses demokrasi yang dianggap telah ternoda oleh kepentingan kekuasaan.
Desakan dari para purnawirawan ini menambah tekanan politik terhadap pemerintahan dan memperkuat sorotan terhadap integritas proses pemilu. Publik kini menunggu apakah lembaga legislatif akan merespons tuntutan ini dengan langkah nyata atau membiarkannya menjadi sekadar catatan sejarah. Dalam situasi seperti ini, transparansi dan keberanian politik sangat dibutuhkan untuk memulihkan kepercayaan publik.